UNIMIG: Pentingnya Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri

UNIMIG Hong Kong: Permasalahan  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri semakin hari bertambah banyak dan memprihatinkan. Banyak kasus yang memprihatinkan TKI diantaranya adalah korban kekerasan maupun TKI yang menjadi pelaku tindak pidana di luar negeri seperti membunuh, mencuri, pelaku kekerasan dan kriminal lainnya.     

Selama ini, kata Presiden Serikat Pekerja Migran Indonesia (UNIMIG) Dr. Muhammad Iqbal, banyak perhatian yang diberikan pemerintah hanya kepada korban semata, namun untuk mereka yang menjadi pelaku korban tindak pidana seringkali hak-haknya sebagai warga negara Indonesia terabaikan.     

“Jadi permasalah adalah kepastian hukum terhadap TKI. Dimana tidak mendapatkan perlindungan hukum, dimana TKI tidak mendapatkan kepastian hukum, dimana terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya,” kata Iqbal, Selasa (29/4/2014), saat memaparkan seminar terkait TKI di Jakarta.   

Ia menjelaskan, UNIMIG telah melakukan penelitian  di lima (5) negara, yakni Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan dan Hongkong terkait permasalah hukum TKI di luar negeri. Menurutnya, sistem perlindungan dan pengelolaan di luar negeri kurang berpihak kepada TKI.    

"Ada kecenderungan bahwa TKI dianggap sebagai produk dan sapi perahan semata, sehingga menjadi bancakan banyak pihak demi menggapai keuntungan materil,” tuturnya.   
Divisi Riset Serikat Pekerja Migran Indonesia (UNIMIG) Heru Susetyo mengatakan, sistem hukum di Arab Saudi paling merugikan bagi TKI karena sangat tertutup dan susah diakses,  jika dibandingkan dengan negara penempatan TKI lainnya seperti Malaysia, Taiwan, Singapura dan Hong Kong."Saudi ini tertutup, sistem hukumnya tertutup, masyarakatnya juga tertutup. Sistem hukumnya susah diakses,” ujar anggota Divisi Riset Serikat Pekerja Migran Indonesia (UNIMIG) Heru Susetyo.     
Karena sistem hukum yang tertutup dan kurang jelas itulah, Heru mengatakan ada kesulitan dalam mengikutinya jika ada TKI yang bermasalah di negara tersebut.Salah satu contoh disebutnya adalah kesulitan dalam menyediakan pengacara dari Indonesia karena harus menggunakan pengacara di Arab Saudi, namun hal itu juga kemudian mengalami kendala mulai dari bahasa maupun budaya hukum yang berbeda.       

Setelah Arab Saudi, Heru mengatakan Malaysia yang menjadi negara dengan sistem hukum yang merugikan TKI yang bekerja di sana karena kurang lengkap mengatur mengenai perihal ketenagakerjaan, meski ia mengakui kesalahan juga terletak pada TKI yang tidak memiliki izin kerja resmi.

Penelitian yang dilakukan UNIMIG dari September-Desember 2013 itu juga menemukan bahwa ada kepentingan politik dari pemerintah Malaysia yang ingin memunculkan opini/citra positif ke masyarakat Malaysia dan dunia bahwa yang menyebabkan ketidakamanan, kejahatan dan pelanggaran hukum di Malaysia adalah warga asing.   

"Pemerintah Malaysia hendak menutupi bahwa ada kelemahan, kesalahan dan pelanggaran yang ia lakukan sendiri dengan mencemarkan kesalahan negara lain," demikian laporan tersebut.
Adanya prasangka buruk terhadap pekerja asing juga muncul dalam mengadili pekerja asing, sehingga keputusan yang diambil seringkali dipengaruhi persepsi terhadap pekerja asing tanpa menekankan duduk perkara kasus yang sebenarnya.  

Negara yang dinilai cukup baik dalam pemenuhan hak TKI adalah Hong Kong, Taiwan dan Singapura yang mengadopsi sistem hukum barat dengan hukum tertulis yang detil dan bisa diakses baik oleh pemerintah maupun TKI sendiri. (SAS/AKS) 

Sumber : www.rri.co.id